Tahun 2024, BPKP telah melakukan evaluasi rencana dan anggaran program/kegiatan pada beberapa pemerintah daerah di Kalimantan Barat atas dua sektor, yaitu sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Pada tahun 2025, evaluasi ini akan diperluas ke seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat atas lima sektor.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap dalam Rapat Persiapan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Equator Library Cafe, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (10/1/2025).

Rudy menyampaikan, dari total anggaran senilai Rp6,69 triliun, yang dievaluasi tahun 2024 senilai Rp1,11 triliun. Hasilnya, bersesuaian dengan kinerja makro Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Hasil evaluasi sebelumnya menemukan rencana program/kegiatan pada sektor stunting berisiko tidak efektif sebesar 15,54%, dan kemudian kinerja makro penanganan stunting Provinsi Kalimantan Barat tidak terlalu tercapai", katanya.

Rencana program/kegiatan di sektor kemiskinan berisiko tidak efektif hanya sebesar 2,69% dan kinerja makro pengentasan kemiskinan banyak yang tercapai. 

“Harusnya, pada awal tahun lalu, risiko tersebut segera dimitigasi dengan revisi rencana dan anggaran sehingga kinerja makro penanganan stunting bisa lebih tercapai,” jelas Rudy.

Program/kegiatan pada sektor penanganan stunting sebenarnya juga terkait dengan sektor kesehatan. Sebab, anak-anak yang stunting akan meningkatkan risiko kesehatan.

Rudy menyampaikan, di awal tahun 2025 ini, lima sektor akan menjadi fokus evaluasi rencana dan anggaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan.

Ia menegaskan, evaluasi tahun 2025 tersebut juga akan menguji rencana dan anggaran pemerintah daerah terkait Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam mencapai delapan Quick Win.  

Quick Win tersebut adalah, pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Keenam, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Ketujuh, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Rapat tersebut dihadiri Inspektur Provinsi Kalimantan Barat dan para Kepala OPD, seperti Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BKAD Prov. Kalbar dan Kepala Dinas Kepala Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hadir juga pejabat yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.(***)